KETENTUAN DENDA AKIBAT TUNGGAKAN IURAN

PERATURAN PRESIDEN NO. 19 & 28 TAHUN 2016

PEMBAYARAN IURAN JKN-KIS

  • 1. Iuran dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
  • 2. Iuran dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan.

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN JKN-KIS

  • 1. Keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 maka status kepesertaan dan penjaminan peserta diberhentikan sementara.
  • 2. Status kepesertaanakan aktif kembali apabila peserta membayar iuran bulan tertunggak (maksimal bulan tertunggak 12 (dua belas) bulan).

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN Keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebagai berikut :

  • 1. Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali (peserta dinonaktifkan sementara akibat keterlambatan iuran). Peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.
  • 2. Denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan :
    • a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan
    • b. Besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
      Contoh 1
      Peserta JKN-KIS PBPU dengan Hak Kelas 1 (Rp.80.000,-)
      • - Keterlambatan pembayaran :
        5 bulan (April 2016 – Agustus 2016)
      • - Status Kepesertaan :
        Dinonaktifkan sejak bulan pertama keterlambatan
      • - Riwayat pelayanan rawat inap saat pembayaran keterlambatan sampai masa 45 hari sejak kartu aktif kembali : Tidak Ada
      • - Pembayaran Iuran :
        = (Rp.80.000,- x 5 bulan ) + Tagihan Iuran berjalan (September 2016) Rp. 400.000,- + Rp. 80.000,- = Rp. 480.000,-
      • - Denda Biaya Pelayanan Kesehatan
        Tidak Ada
      • - Total Kewajiban Iuran yang dibayarkan :
        = Rp.480.000,-

KETENTUAN DENDA (Perpres No.19 Tahun 2016)

  • Pasal 17A.1 Ayat 1 : Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan lebih Dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10, penjamin Peserta diberhentikan sementara.
  • Pasal 17A.1 Ayat 3 : Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib Membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan rawat inap yang diperolehnya.
  • Pasal 17A.1 Ayat 4 : Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebesar 2.5% (dua setengah persen) Dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan : a. Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 (dua belas) bulan.
    b. Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Contoh 2
Peserta JKN-KIS PBPU dengan Hak Kelas 1 (Rp.80.000,-)

  • - Keterlambatan pembayaran :
    15 bulan (April 2016 – Juni 2017)
  • - Status Kepesertaan :
    Dinonaktifkan sejak bulan pertama keterlambatan
  • - Status Kepesertaan :
    Dinonaktifkan sejak bulan pertama keterlambatan
  • - Riwayat pelayanan rawat inap saat pembayaran keterlambatan sampai masa 45 hari sejak kartu aktif kembali :
    Operasi jantung ringan di RS Tipe A (INA-CBG’s Rp.57.515.000)
  • - - Pembayaran Iuran :
    (Rp.80.000,- x 12 bulan) + Tagihan Iuran Bulan Berjalan (Juli 2017) = Rp.960.000,- + Rp.80.000,- = Rp.1.040.000,-
  • - Denda biaya pelayanan kesehatan :
    = (2.5% x Rp.57.515.000,-) x 12 bulan (max. bulan tertunggak) = Rp.1.437.875 x 12 = Rp.17.254.500,-
  • - Total kewajiban yang dibayarkan (iuran + denda) :
    = Rp.18.294.500,- dibayarkan dalam masa 45 hari sejak kartu aktif

JL. Moch Toha No. 77 Bandung 40253, Indonesia, Tel. 022 5203122 ; 5201501 ext. 3175